Jakarta, 23 Juni 2026 — Hampir tiga pekan setelah pemadaman listrik bergilir pertama kali dilaporkan di Pulau Jawa pada 8 Juni 2026, giliran mati lampu masih berlanjut hingga hari ini. Per Selasa, 23 Juni 2026, PLN Unit Layanan Pelanggan Purwokerto, Jawa Tengah, masih mengumumkan manajemen beban di sejumlah kawasan Kabupaten Banyumas sejak pukul 08.00 hingga 20.00 WIB. Kondisi serupa tercatat di Semarang, Solo Raya, dan wilayah lain di Jawa Tengah serta Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir.
Gangguan ini bukan padamnya lampu biasa. Selama hampir tiga pekan, rumah sakit, pedagang kaki lima, ibu menyusui, dan pelaku UMKM semuanya menanggung beban yang sama — dengan kemampuan yang jauh berbeda-beda.
Rumah Sakit: Genset Menyala, tapi Risiko Tetap Ada
Pada Jumat, 19 Juni 2026, RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sempat gelap gulita. Listrik PLN padam sekitar pukul 09.30 WIB tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada manajemen rumah sakit. Humas RSUD Ciawi Ivan Maulana menyatakan genset cadangan langsung aktif secara otomatis dan tidak ada pelayanan yang terhenti. “Kalau pelayanan sih tidak terhambat, karena kita sudah ada genset tersebut. Jadi begitu listrik padam, beruntungnya kita langsung di-backup oleh cadangan listrik secara otomatis,” ujarnya kepada Kompas.com.
Namun manajemen tetap meminta PLN berkoordinasi lebih awal sebelum melakukan pemadaman. “Karena di rumah sakit banyak alat-alat kesehatan yang memerlukan daya listrik tinggi, kami khawatir kalau pemadaman listrik tiba-tiba memengaruhi kinerja alat-alat kesehatan tersebut,” kata Ivan.
Kekhawatiran itu diamini oleh legislatif. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas meminta agar fasilitas kesehatan dikecualikan dari manajemen beban PLN. “Alat-alat elektromedis di ruang ICU, NICU, ruang operasi, hingga berbagai perangkat penunjang kehidupan pasien membutuhkan suplai listrik yang stabil dan tidak boleh terganggu,” tegasnya kepada Suryamalang.com, Minggu 21 Juni 2026. Ia mengingatkan bahwa perpindahan daya dari jaringan utama ke genset — meski berlangsung singkat — tetap menyimpan potensi bahaya bagi peralatan medis berteknologi tinggi.
UMKM dan Rumah Tangga: Es Mencair, ASI Terbuang
Di luar tembok rumah sakit, dampaknya bahkan lebih telanjang. Nur Alifah Bahsa, pedagang daging ayam dan es di Desa Sumbersalam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, mengaku pemukimannya sudah mengalami tiga kali mati lampu dalam sepekan terakhir. “Tempo hari itu jam 1 siang mati, biasanya baru nyala pas sudah senja. Iya, kalau mati lama, takut daging ayam di freezer itu rusak,” keluhnya, seperti dikutip Kompas.com.
Dari Pasar Legi Solo, pedagang soto kehilangan kesempatan berjualan. Penjual es di Bekasi merugi karena produk dagangannya mencair. Pengusaha bakery rumahan terpaksa membuang bahan setengah jadi roti dagangannya. Di tingkat rumah tangga, tak sedikit ibu menyusui yang terpaksa membuang stok ASI perah karena penyimpanan di freezer tidak berfungsi saat listrik padam.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut dampak ini tidak bisa dianggap enteng. “Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati ya esnya cair, gak bisa jualan mereka, terus frozen food segala macem. Nah ini aja sebetulnya jadi impact sosialnya tuh kemana-mana,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin 22 Juni 2026.
Ketua DPR Puan Maharani menunjuk satu ketimpangan mendasar: “Bagi perusahaan besar, pemadaman listrik masih dapat diantisipasi dengan penggunaan generator cadangan atau sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin 22 Juni 2026.
Apa Penyebabnya — dan Siapa yang Bertanggung Jawab?
Secara resmi, PLN menyebut dua faktor: gangguan teknis pada dua unit pembangkit besar milik mitra independent power producer (IPP) yang terpaksa keluar dari sistem, ditambah kekurangan pasokan batu bara berkalori menengah (medium rank coal). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengakui keduanya dalam konferensi pers 19 Juni 2026: “Kami juga menghadapi tantangan adanya kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami.”
[CATATAN: Hingga berita ini ditulis, PLN tidak mengungkapkan nama kedua pembangkit IPP tersebut secara resmi ke publik. Ini adalah celah informasi penting yang perlu dikonfirmasi.]
Di sinilah perdebatan soal akuntabilitas mulai meruncing. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara konsisten mengarahkan tanggung jawab operasional kepada PLN. “Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, Minggu 21 Juni 2026. Pada Senin 22 Juni 2026, setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bahlil bahkan menegur PLN terbuka-terbuka: “Kan 2022 kan kejadian begini juga. Masa setiap tahun kita masalah begini terus?”
Namun sejumlah pengamat menilai narasi itu tidak sepenuhnya adil. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo menunjuk akar masalah yang berada di hulu — dan berada di tangan kementerian, bukan PLN. Permasalahan, menurutnya, bermula dari lambatnya Kementerian ESDM mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang batu bara untuk tahun 2026, menyusul perubahan sistem persetujuan dari tiga tahun menjadi hanya satu tahun. “Penyusunan RKAB 2026 bagi seluruh perusahaan sangat terlambat. Semestinya seluruhnya selesai akhir tahun lalu. Namun, sampai akhir Maret tahun ini persetujuan baru mencapai 580 juta ton,” ujar Singgih kepada Bloomberg Technoz, Rabu 17 Juni 2026.
Senada, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut keterlambatan ESDM mengesahkan RKAB batu bara sebagai salah satu faktor yang menipiskan cadangan operasional (hari operasi pembangkit/HOP) di sejumlah PLTU Jawa, sehingga PLN terpaksa melakukan pemadaman untuk mengurangi beban (load curtailment). Ia menilai persoalan ini bukan murni kegagalan teknis PLN: “Masalah mengalokasikannya benar. Tapi itu sebagian besarnya terlambat yang menyebabkan gangguan pasokan,” kata Fabby, seperti dikutip The Conversation Indonesia.
Di sisi lain, harga batu bara berkalori menengah yang dipatok pada skema domestic market obligation (DMO) sebesar US$70 per ton — jauh di bawah harga batu bara acuan (HBA) periode I Juni 2026 yang ditetapkan sebesar US$121,83 per ton — membuat produsen batu bara enggan memasok PLN dan lebih memilih pasar ekspor. Ini bukan kegagalan logistik PLN, melainkan konsekuensi dari kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah.
Janji yang Belum Terbukti
Pada 18 Juni 2026, Bahlil menyatakan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: “Insyaallah nggak,” ketika ditanya soal rencana pemadaman ke depan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan persoalan ini beres dalam Juni 2026. Nyatanya, per 23 Juni 2026, pemadaman bergilir masih tercatat di Purwokerto, Semarang, dan sejumlah wilayah Jawa Tengah lainnya.
PLN sendiri menyatakan kondisi mulai membaik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo per 22 Juni 2026 menyebut salah satu pembangkit IPP yang sebelumnya bermasalah sudah kembali beroperasi, dan pemadaman bergilir berhasil “diminimalisasi.” Namun terminologi “diminimalisasi” bukan berarti berhenti — dan bagi pedagang daging ayam di Bondowoso yang masih waswas melihat freezernya, perbedaan itu sangat terasa.
Sumber: Tempo.co, Bloomberg Technoz
