Komando Militer Pusat Iran, melalui Markas Besar Pusat Khatam-al Anbiya, mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz pada Sabtu (20/6/2026) bagi lalu lintas kapal. Pengumuman yang disampaikan bersama Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) itu disiarkan televisi pemerintah Iran, dengan alasan ganda: pelanggaran Amerika Serikat atas nota kesepahaman damai yang baru ditandatangani, serta berlanjutnya serangan Israel terhadap Lebanon selatan.
“Dengan ini diumumkan bahwa Selat Hormuz akan ditutup untuk lalu lintas kapal. Perlu dicatat bahwa langkah pertama ini adalah tanggapan terhadap pelanggaran janji musuh, dan jika agresi berlanjut, langkah-langkah lebih lanjut akan direncanakan dan diambil untuk memaksa musuh mematuhi kewajibannya,” demikian pernyataan Khatam-al Anbiya. IRGC turut merilis peringatan agar kapal tanker dan kargo internasional tidak mendekati jalur tersebut.
Pengumuman itu muncul sehari setelah gencatan senjata Israel-Hizbullah yang dimediasi AS dan Qatar dinyatakan berlaku pada Jumat (19/6/2026). Namun keesokan harinya, serangan Israel di sebuah desa dekat kota Sidon, Lebanon selatan, dilaporkan menewaskan tujuh orang dan melukai 13 lainnya, menurut Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA). Israel mengeklaim serangan itu sebagai respons atas lebih dari 50 proyektil yang ditembakkan Hizbullah ke pasukan Israel di Lebanon selatan sepanjang malam, sementara Hizbullah membantah dan balik menuduh Israel berusaha menyusup ke perbukitan Ali Al Taher.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan posisi Teheran: “Dan AS berkewajiban untuk memaksa Israel menghentikan serangan mereka terhadap Lebanon,” ujarnya, dikutip Fars. Menurut Iran, serangan ke Lebanon selatan tersebut melanggar nota kesepahaman 14 poin antara Teheran dan Washington yang ditandatangani Rabu (17/6/2026) — salah satu klausul utamanya mewajibkan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon. Militer Iran menuding AS turut bertanggung jawab karena dinilai gagal menjalankan komitmen tersebut.
Meski Iran mengumumkan penutupan, militer Amerika Serikat membantah klaim itu. Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan tetap “hadir dan waspada” di jalur pelayaran tersebut untuk memastikan seluruh aspek kesepakatan dengan Iran dipatuhi. Juru bicara CENTCOM, Kapten Angkatan Laut Tim Hawkins, menyatakan kepada media asing: “Iran tidak mengendalikan Selat Hormuz. Lalu lintas terus berjalan, dan pasukan AS memantau situasi untuk memastikan kondisi ini tetap berlangsung.” CENTCOM turut melaporkan bahwa jalur pelayaran aman melalui Hormuz tetap terjaga, dengan 55 kapal niaga belakangan ini melintasi selat tersebut sambil mengangkut lebih dari 17 juta barel minyak.
Presiden AS Donald Trump turut memberi sinyal bahwa pemerintahannya menganggap Hormuz masih terbuka untuk pelayaran. Dalam unggahan di Truth Social pada Sabtu malam, ia menulis: “Tidak akan ada pungutan biaya di Selat Hormuz selama 60 hari masa gencatan senjata, dan tidak akan ada pungutan biaya setelah periode 60 hari tersebut berakhir, kecuali jika pungutan itu diberlakukan oleh dan untuk Amerika Serikat, apabila kesepakatan tidak berhasil diselesaikan.” Selat ini menjadi jalur vital sekitar 20 persen (seperlima) perdagangan minyak dan gas alam cair dunia.
Ketegangan ini muncul ketika para negosiator Iran dan Wakil Presiden AS JD Vance sama-sama dilaporkan menuju Swiss untuk pembicaraan teknis lanjutan yang dijadwalkan dimulai Minggu (21/6/2026) — bagian dari masa negosiasi 60 hari menuju kesepakatan akhir yang disepakati dalam nota kesepahaman.
Kerapuhan Kesepakatan Damai AS-Iran dan Implikasinya bagi Pasar Energi Jangka Menengah
Pola yang muncul juga patut diperhatikan: pernyataan “tutup” dari sayap militer Iran (Khatam-al Anbiya dan IRGC) berjalan paralel dengan negosiator sipil Iran yang tetap berangkat ke Swiss untuk perundingan teknis. Di sisi AS, bantahan tegas CENTCOM berjalan beriringan dengan unggahan Trump yang justru membuka opsi pungutan biaya di masa depan jika kesepakatan akhir gagal tercapai dalam 60 hari. Dengan kata lain, kedua pihak tampak menjalankan dua jalur sekaligus — sinyal tegas ke publik domestik masing-masing, sambil tetap mempertahankan jalur diplomasi. Pola “klaim keras di permukaan, proses diplomatik tetap jalan di bawah” semacam ini secara historis cenderung berulang dalam negosiasi bertahap seperti ini, dan berpotensi terjadi lagi sepanjang masa negosiasi 60 hari ke depan.
Bagi pasar energi, implikasi jangka menengahnya bukan terutama soal gangguan pasokan fisik — yang sejauh ini dibantah AS dengan data konkret (55 kapal, 17 juta barel) — melainkan soal premi risiko yang menempel pada harga minyak setiap kali siklus klaim-bantah seperti ini berulang. Selama 60 hari masa negosiasi final berlangsung, setiap eskalasi rhetoris di Hormuz berpotensi memicu volatilitas harga jangka pendek, bahkan tanpa blokade nyata, karena pasar harus terus-menerus memberi harga pada kemungkinan terburuk. Bagi negara importir energi seperti Indonesia, ini berarti ketidakpastian biaya impor minyak dan LNG yang sebenarnya bersumber bukan dari gangguan pasokan aktual, melainkan dari ketidakstabilan implementasi sebuah kesepakatan damai yang masih sangat baru dan rapuh.
Sumber: Reuters, Fars News Agency (Iran), CNN Indonesia
