JAKARTA — Kepastian pasokan bijih nikel Indonesia pada 2026 masih belum sepenuhnya jelas. Perubahan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menjadi faktor utama yang akan menentukan seberapa besar pasokan bijih nikel tersedia bagi industri pengolahan dan pemurnian hingga akhir tahun.
Ketidakpastian tersebut semakin terlihat setelah terdapat perbedaan informasi mengenai persetujuan revisi RKAB. Pada 20 Agustus 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan telah mulai menyetujui revisi RKAB 2026 untuk sejumlah perusahaan nikel dan batu bara. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Tri Winarno menyebut sekitar belasan perusahaan nikel telah memperoleh persetujuan, tetapi pemerintah belum mengungkapkan berapa besar tambahan kuota produksi yang diberikan.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa realisasi persetujuan tersebut masih menjadi pertanyaan di tingkat pelaku usaha. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pada 26 Agustus menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan anggotanya belum menerima persetujuan revisi RKAB nikel 2026. Dengan demikian, meski pemerintah menyebut proses persetujuan telah berjalan, besaran kuota tambahan yang benar-benar telah diterima perusahaan nikel belum terlihat secara jelas di lapangan.
RKAB Menjadi Batas Utama Pasokan
Ketidakpastian ini berawal dari perubahan mekanisme RKAB pada 2026. Kuota dasar produksi bijih nikel nasional ditetapkan sekitar 260–270 juta wet metric tonnes (WMT), turun lebih dari 30% dibandingkan tingkat persetujuan sekitar 379 juta WMT pada 2025. Dengan mekanisme baru, besarnya produksi yang dapat dilakukan perusahaan sangat bergantung pada kuota yang disetujui pemerintah.
Sementara itu, kebutuhan bijih nikel Indonesia pada 2026 justru diperkirakan mencapai sekitar 312 juta WMT. Angka tersebut didorong kebutuhan produksi nickel pig iron (NPI), nickel matte, dan mixed hydroxide precipitate (MHP).
Situasi menjadi semakin menarik karena kebutuhan bijih tidak selalu bergerak searah dengan produksi nikel olahan. Mysteel memperkirakan produksi nikel Indonesia turun dari sekitar 2,665 juta ton pada 2025 menjadi 2,571 juta ton pada 2026, tetapi konsumsi bijih dalam satuan WMT justru meningkat akibat penurunan kadar bijih yang digunakan smelter. Kadar umpan untuk proses RKEF, misalnya, diperkirakan turun dari sekitar 1,55% menjadi 1,45%, sementara kadar untuk HPAL berada di kisaran 1,0–1,2%. Bijih dengan kadar lebih rendah membutuhkan tonase yang lebih besar untuk menghasilkan jumlah logam yang sama.
Tanpa Kuota Tambahan, Pasokan Berpotensi Defisit
Dengan kuota dasar 260–270 juta WMT dan estimasi impor bijih dari Filipina sekitar 20 juta WMT sepanjang tahun, pasokan yang relatif telah diketahui berada di sekitar 280–290 juta WMT. Dibandingkan kebutuhan sekitar 312 juta WMT, terdapat potensi kesenjangan sekitar 30 juta WMT.
Impor Filipina menjadi salah satu sumber penyangga. Pada semester I 2026, Indonesia telah mengimpor sekitar 8,57 juta WMT bijih nikel dari Filipina, sementara total impor setahun diperkirakan sekitar 20 juta WMT. Namun, realisasi impor pada semester II tetap menghadapi risiko cuaca dan gangguan produksi maupun pengiriman selama musim hujan di Filipina.
Dalam skenario terdapat tambahan kuota dari revisi RKAB, Mysteel memperkirakan pasokan tahunan dapat meningkat menjadi sekitar 305–320 juta WMT. Secara matematis, volume tersebut dapat mendekati atau bahkan sedikit melampaui kebutuhan tahunan. Namun, angka itu belum dapat dianggap sebagai surplus yang aman karena besaran dan waktu pelepasan kuota tambahan masih belum pasti.
Persetujuan Kuota Belum Sama dengan Pasokan Riil
Persoalan pasokan juga tidak selesai hanya dengan menerbitkan tambahan RKAB. Dalam praktiknya, kuota yang disetujui belum tentu seluruhnya berubah menjadi produksi aktual. Faktor seperti cuaca, peralatan tambang, transportasi, waktu keluarnya persetujuan, hingga kesesuaian jadwal produksi tambang dan smelter dapat menyebabkan realisasi pasokan lebih rendah dari kuota.
Mysteel memperkirakan industri membutuhkan pasokan sekitar 5–10% di atas konsumsi aktual sebagai safety redundancy. Dengan kebutuhan sekitar 312 juta WMT, pasokan lebih dari 330 juta WMT secara teoritis dibutuhkan agar kondisi pasokan lebih stabil. Artinya, bahkan jika tambahan RKAB berhasil membawa pasokan mendekati 320 juta WMT, pasar masih berada dalam kondisi yang relatif ketat.
Di sisi lain, persediaan bijih yang telah terkumpul di kawasan industri menjadi penyangga sementara. Berdasarkan estimasi Mysteel, stok tersebut secara konservatif dapat mencapai sekitar 50 juta WMT, setara dengan persediaan pengaman sekitar dua bulan. Namun, stok hanya berfungsi sebagai buffer dan bukan sumber pasokan baru.
Pasar Menunggu Kepastian Kuota
Perubahan ekspektasi mengenai RKAB bahkan telah memengaruhi sentimen harga nikel. Pada awal Agustus, rumor mengenai tambahan kuota 25 juta WMT untuk salah satu perusahaan besar sempat mendorong ekspektasi peningkatan pasokan dan menekan harga nikel. ESDM kemudian menegaskan bahwa perusahaan tersebut memang mengajukan tambahan 25 juta WMT, tetapi pengajuan tersebut belum berarti persetujuan resmi.
Peristiwa tersebut menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap informasi mengenai kebijakan pasokan Indonesia. Bahkan sebelum tambahan bijih benar-benar tersedia secara fisik, perubahan ekspektasi terhadap RKAB sudah dapat memengaruhi harga dan sentimen pasar.
Perkembangan hingga 26 Agustus memperkuat pentingnya membedakan antara proses pengajuan, pernyataan pemerintah mengenai persetujuan, dokumen approval yang diterima perusahaan, dan realisasi produksi aktual. Perbedaan informasi antara ESDM dan APNI menunjukkan bahwa angka kuota tambahan nasional maupun distribusinya kepada perusahaan belum cukup transparan untuk digunakan sebagai dasar kesimpulan bahwa pasokan nikel Indonesia telah longgar.
Menanti Arah Pasokan Semester II
Dengan demikian, kondisi pasokan bijih nikel Indonesia pada 2026 belum dapat dikategorikan secara sederhana sebagai deficit maupun surplus. Secara dasar, kuota RKAB saat ini lebih rendah daripada kebutuhan industri. Tambahan kuota dapat mempersempit kesenjangan tersebut, tetapi dampaknya bergantung pada berapa besar kuota yang akhirnya disetujui dan seberapa cepat kuota tersebut dapat diterjemahkan menjadi pasokan aktual.
Bagi pasar, setidaknya terdapat empat indikator yang perlu diperhatikan hingga akhir 2026: besaran final supplementary RKAB, kecepatan pelepasan kuota, realisasi impor bijih dari Filipina, serta perkembangan produksi produk hilir nikel seperti NPI, nickel matte, dan MHP.
Pada akhirnya, persoalan utama nikel Indonesia pada 2026 bukanlah keterbatasan sumber daya atau kapasitas tambang, melainkan berapa banyak bijih yang secara resmi dapat diproduksi dan seberapa cepat kuota tersebut dapat direalisasikan menjadi pasokan bagi smelter. Selama angka tersebut belum sepenuhnya jelas, keseimbangan pasokan bijih nikel Indonesia masih akan menjadi teka-teki dan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan dinamika pasar nikel global.
sumber:
- Mysteel, Reassessing Indonesia’s nickel ore supply-demand balance in 2026 after the RKAB quota turmoil, 13 Agustus 2026.
- Mysteel, FLASH: Indonesia’s ESDM approves 2026 RKAB revisions for nickel and coal, 20 Agustus 2026.
- Mysteel, FLASH: APNI has confirmed that its member companies have not yet received approval for their 2026 RKAB revisions, 26 Agustus 2026.
