Jakarta — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengklaim pengembangan ekosistem co-firing biomassa skala nasional berpotensi menciptakan hingga 150 ribu lapangan kerja dan memangkas emisi hingga 12 juta ton CO2 per tahun — namun hanya jika volume pemanfaatan biomassa di pembangkit mampu mencapai 10 juta ton per tahun, empat kali lipat lebih tinggi dari realisasi sepanjang 2025.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam Seminar Series #3 bertajuk Utilisasi BioEnergy di PLN untuk Mendukung Ketahanan Energi Indonesia yang digelar di Institut Teknologi PLN (ITPLN), Jakarta. [CATATAN: Tanggal penyelenggaraan seminar tidak tercantum dalam sumber.]
“Kalau implementasi biomassa mencapai 10 juta ton per tahun di pembangkit, nilai ekonominya bisa mencapai Rp 11 triliun. Reduksi emisinya sekitar 12 juta ton CO2 dan potensi tenaga kerja yang tercipta bisa mencapai 150 ribu orang dalam tiga sampai empat tahun,” kata Hokkop.
Realisasi 2025 jauh dari target
Klaim tersebut perlu dibaca dengan hati-hati. Seluruh proyeksi — lapangan kerja, nilai ekonomi, maupun reduksi emisi — bersifat kondisional dan bergantung pada skenario volume 10 juta ton per tahun yang hingga saat ini belum tercapai.
Berdasarkan data dari PLN EPI sendiri, realisasi sepanjang 2025 baru mencapai sekitar 2,35 juta ton biomassa dengan kontribusi pengurangan emisi sebesar 2,57 juta ton CO2 ekuivalen di 52 PLTU. [CATATAN: Angka realisasi 2025 ini tidak sepenuhnya konsisten antarpernyataan PLN EPI. Siaran pers PLN EPI per Desember 2025 menyebut angka 2,2 juta ton per 30 November 2025, sementara pernyataan Hokkop kepada Ecobiz pada April 2026 menyebut 2,4 juta ton untuk keseluruhan 2025. Angka 2,35 juta ton dalam sumber artikel ini berada di antara keduanya — redaksi sebaiknya mengonfirmasi angka final ke PLN EPI.]
Sebagai catatan historis, PLN EPI pernah menargetkan 10,2 juta ton biomassa pada 2025 — target yang meleset sangat jauh dari realisasi aktual. Pada Agustus 2025, Komisaris Utama PLN EPI Nikson Silalahi merevisi target itu menjadi hanya 3 juta ton untuk akhir tahun, angka yang pada akhirnya pun tidak tercapai.
Potensi besar, ekosistem pasok masih bolong
Hokkop memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi cadangan biomassa sekitar 83,4 juta ton per tahun, dengan konsentrasi terbesar di Sumatera (42,8 juta ton), Kalimantan (18,9 juta ton), dan Jawa (13,1 juta ton). [CATATAN: Ketiga angka regional ini hanya berjumlah 74,8 juta ton — terdapat selisih sekitar 8,6 juta ton yang tidak dijelaskan di sumber, kemungkinan berasal dari wilayah lain seperti Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara.]
Namun kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan tetap menganga lebar. Konsumsi bioenergi nasional saat ini baru sekitar 0,35 gigajoule per kapita per tahun, dibanding potensi yang tersedia sekitar 6,5 gigajoule per kapita per tahun.
“Indonesia memiliki sumber daya biomassa yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistem pasok yang terintegrasi sehingga potensi tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Hokkop.
PLN EPI saat ini memanfaatkan sedikitnya 14 jenis biomassa dengan nilai kalor rata-rata 3.152 kCal/kg, di antaranya cangkang sawit, sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, dan limbah rumah tangga yang telah diolah menjadi bahan bakar alternatif. [CATATAN: Berdasarkan data Q1 2026 dari sumber lain, PLN EPI telah menggunakan 16 jenis biomassa pada 2025 — lebih tinggi dari angka “14 jenis” yang disebut dalam seminar ini. Perlu konfirmasi apakah “14 jenis” merujuk pada periode yang berbeda atau definisi kategori yang berbeda.]
Perusahaan juga mulai mengembangkan biogas berbasis limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) dan sistem pemantauan rantai pasok berbasis kecerdasan buatan (AI).
Antara Klaim Dekarbonisasi dan Pertanyaan tentang Life-Cycle Emissions
Program co-firing biomassa PLN menyimpan pertanyaan mendasar yang tidak dijawab dalam paparan Hokkop: apakah pengurangan emisi yang diklaim benar-benar mencerminkan dampak lingkungan yang sesungguhnya?
Riset independen memberikan peringatan keras. Laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang dirilis Mei 2025 mengkritik klaim reduksi emisi PLN EPI karena tidak memperhitungkan emisi life-cycle — yakni emisi yang terjadi sepanjang rantai nilai biomassa mulai dari pemanenan, pengolahan, hingga pengangkutan ke pembangkit. Menurut CREA, klaim mitigasi emisi dari co-firing biomassa di PLTU batubara PLN dibuat tanpa kuantifikasi komprehensif yang mencakup emisi life-cycle dari rantai pasok biomassa, sehingga dampak lingkungan yang sesungguhnya tetap tidak terukur dan tidak diungkapkan.
CREA juga mengkritik ketiadaan standar emisi yang jelas untuk campuran batu bara-biomassa, serta kebijakan pengadaan PLN yang membatasi pemasok pada bahan berkalori rendah seperti serbuk gergaji, sekam padi, dan refuse-derived fuel (RDF) — yang dinilai tidak efisien dan dipertanyakan dari sisi lingkungan.
Temuan ini dipertegas oleh riset dari Environmental Paper Network yang menggunakan skenario 10% co-firing di 52 PLTU. Dengan memperhitungkan emisi mulai dari pembukaan lahan hingga produksi pelet kayu, implementasi co-firing biomassa 10% di 52 PLTU berpotensi menghasilkan total emisi hingga 26,5 juta ton CO2 ekuivalen per tahun — angka yang justru melampaui klaim reduksi emisi PLN.
Di sisi lain, riset berbasis life-cycle assessment dari BRIN dan Indonesia Power pada sebuah PLTU di wilayah Banten memberikan gambaran yang lebih bernuansa. Dengan rasio co-firing sebesar 11,80% menggunakan serbuk kayu, studi tersebut mencatat pengurangan dampak pemanasan global sebesar 19,83% dibanding pembakaran batu bara murni. Namun studi ini menggunakan biomassa limbah — bukan biomassa dari perkebunan energi baru — yang secara life-cycle memiliki profil emisi jauh lebih baik.
Di sinilah titik tegangan paling krusial: hasil penelitian yang dipublikasikan di Communications Earth & Environment (2024) menemukan bahwa co-firing biomassa limbah memang dapat menekan emisi karbon tanpa memicu deforestasi, tetapi kapasitas reduksinya terbatas dan hanya bisa memenuhi kebutuhan co-firing pada rasio rendah — terutama di provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia yang justru sedang mengalami pertumbuhan kapasitas PLTU.
Persoalan ini diperparah oleh absennya standar keberlanjutan (sustainability criteria) biomassa yang wajib dalam regulasi Indonesia. Permen ESDM No. 12/2023 memang mengatur standar teknis bahan bakar biomassa (B3m) dan mewajibkan kepatuhan terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), namun tidak mensyaratkan verifikasi emisi life-cycle secara independen. CREA dalam responsnya terhadap Laporan Kemajuan JETP Indonesia 2025 merekomendasikan agar pemerintah segera mewajibkan kerangka penilaian yang ketat dan komprehensif untuk setiap penggunaan bioenergi, termasuk verifikasi emisi dan kepatuhan terhadap pelaporan dampak keanekaragaman hayati serta perubahan penggunaan lahan di seluruh rantai nilai.
Dalam konteks komitmen internasional Indonesia di bawah JETP/CIPP, posisi co-firing biomassa sebagai jalur transisi yang sah pun semakin dipertanyakan. [KONTEKS TAMBAHAN] Kerangka JETP mensyaratkan transparency dan verifiability dalam klaim pengurangan emisi. Jika metode perhitungan emisi PLN EPI tidak mencakup life-cycle secara penuh, maka angka-angka yang dikomunikasikan ke publik dan mitra internasional berisiko menciptakan ilusi kemajuan dekarbonisasi yang tidak terjadi di lapangan.
Tidak ada yang meragukan niat baik PLN EPI dalam mendorong program ini, maupun nilai ekonomi nyata yang dapat diraih komunitas petani dan koperasi yang terlibat dalam rantai pasok biomassa. Pertanyaannya bukan soal niat, melainkan soal metode: apakah klaim reduksi 12 juta ton CO2 pada skenario 10 juta ton biomassa per tahun dihitung dengan metodologi yang cukup kuat untuk bertahan dari audit independen? Pertanyaan itu tidak dijawab dalam seminar yang diliput ruangenergi.com — dan seharusnya menjadi pertanyaan yang diajukan jurnalis ke PLN EPI.
Sumber: ruangenergi.com
