Pertamina Hulu Energi (PHE) menyiapkan peta jalan ambisius untuk meningkatkan produksi minyak dan gas dalam lima tahun mendatang. Dalam paparan direksi PHE pada BOC BOD Retreat 2026, subholding hulu Pertamina ini menargetkan produksi migas mencapai 1,45 juta barel setara minyak per hari pada 2029, naik dari realisasi sekitar 1,03 juta pada 2025. Target ini bagian dari strategi agresif PHE dalam mendukung ketahanan dan swasembada energi nasional. Dokumen internal perusahaan menyebut strategi tersebut sebagai “Dual Growth Strategy” – kombinasi eksplorasi besar-besaran, penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), pengembangan migas non-konvensional (MNK), serta ekspansi melalui merger dan akuisisi.
Saat ini PHE mengelola sekitar 27% wilayah kerja migas Indonesia dan memegang peran dominan dalam produksi nasional: sekitar 65% lifting minyak dan 35% lifting gas negara dicatat oleh PHE sepanjang 2025. Menurut perusahaan, eksplorasi dan teknologi EOR adalah faktor kunci (“game changer”) bagi industri hulu migas, seperti halnya saat lonjakan produksi di era 1970-an. Indonesia masih memiliki potensi besar, dengan 128 cekungan migas nasional (65 belum dieksplorasi), sehingga PHE berharap dapat meningkatkan cadangan melalui kegiatan seismik dan pengeboran eksplorasi.
Fokus tahun 2026 mencakup rencana pengeboran 16 sumur eksplorasi dan 800 sumur eksplotasi, ditambah 1.248 pekerjaan workover dan lebih dari 33.000 intervensi sumur. Beberapa proyek strategis juga diprioritaskan, antara lain pengembangan lapangan Sisi Nubi Mahakam, ladang gas Masela, penerapan CEOR di Minas, dan steam flood di Rokan, serta eksplorasi di East Natuna. PHE juga mengklaim telah menemukan potensi cadangan MNK baru di Rokan sebesar 724 juta barel setara minyak pada 2025.
Selain itu, PHE menyusun target peningkatan produksi minyak dari 557 ribu barel per hari (bph) pada 2025 menjadi 595 ribu bph pada 2026, serta produksi gas dari 2,76 menjadi 2,81 miliar kaki kubik per hari (BCFD). Untuk mencapai pertumbuhan tahunan sekitar 9% hingga 2029, PHE memperkirakan perlu investasi mencapai US$48 miliar. Perusahaan menargetkan Laba Bersih (NPAT) US$3,2 miliar pada 2026, naik dari US$2,04 miliar pada 2025 (sekitar 60% laba Pertamina Group). Semua strategi ini dibarengi persiapan teknologi transisi energi, seperti Carbon Capture (CCS/CCUS) dan hidrogen geologi.
Meski optimis, PHE mengakui ada tantangan signifikan di lapangan. Hambatan operasional, masalah subsurface, dan proses perizinan menyumbang hampir separuh kendala proyek pada 2025. Isu tumpang tindih lahan, pembatasan alih fungsi kawasan, serta kebutuhan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk peralatan tertentu juga ditekankan. Oleh karena itu, PHE meminta dukungan pemerintah dalam percepatan perizinan, insentif fiskal, dan kepastian regulasi agar strategi eksplorasi, EOR, MNK, dan M&A bisa berhasil.
Target produksi migas yang tinggi ini harus dibaca dalam kerangka kebijakan energi nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen pada swasembada energi dan transisi menuju energi bersih. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan berbagai road map energi negara masih mengakui peran gas sebagai transition fuel mengingat kebutuhan listrik dalam negeri. Di sisi lain, Indonesia juga ikut Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mendorong energi terbarukan dan pengurangan emisi. Meningkatkan produksi migas domestik dapat memperkuat pasokan energi jangka pendek, namun juga menghadapkan Indonesia pada dilema mengoptimalkan sumber daya alam fosil di tengah komitmen iklim.
Dari perspektif ekonomi industri, strategi PHE sejalan dengan upaya memanfaatkan cadangan migas yang ada untuk memperpanjang umur lapangan dan menghasilkan pendanaan untuk pengembangan teknologi rendah karbon. Pemanfaatan EOR dan pengembangan MNK bisa meningkatkan tingkat perolehan cadangan (recovery rate), sehingga memaksimalkan aset hulu. Namun, keputusan yang berfokus pada migas juga menimbulkan kekhawatiran terlambatnya alokasi investasi ke energi terbarukan. Dengan kebutuhan investasi US$48 miliar untuk lima tahun, setiap penambahan modal ke sektor hulu migas berpotensi mengurangi dana yang bisa diarahkan ke proyek hijau. Dalam jangka panjang, transisi yang seimbang memerlukan kebijakan yang jelas antara membangun ketahanan energi (supply domestik) dan menjaga target lingkungan, termasuk pengembangan CCS, hidrogen, serta energi baru terbarukan.
Transisi Energi—Apa Trade-off-nya?
Tidak harus memilih secara eksklusif antara migas atau EBT; transisi energi dapat berjalan simultan. Kenaikan produksi migas jangka pendek dapat memberikan ruang fiskal dan pengalaman operasional untuk mempercepat teknologi bersih. Misalnya, hasil finansial dari target 1,45 juta BOPD ini memungkinkan PHE mengucurkan dana ke CCS dan hidrogen alam (strategy transisi). Transisi bukan hanya soal energi terbarukan, tapi juga bagaimana migas menjadi fuel bridge yang lebih bersih (gas) dan memperkuat infrastruktur energi nasional. Trade-off yang ditawarkan adalah bahwa negara bisa menunda tekanan pengalihan sepenuhnya ke terbarukan sembari tetap mulai membangun kapasitas transisi.
Pendekatan ini berisiko melibatkan lock-in sumber energi fosil. Bila fokus pada eksplorasi MNK dan EOR terlalu tinggi, Indonesia bisa kehilangan momentum reformasi energi radikal. Lawan argumen mengingatkan bahwa dunia bergerak cepat menuju energi hijau dan teknologi penyimpanan. Mengandalkan lonjakan produksi migas bisa mempersempit peluang investasi di energi terbarukan dan mungkin melemahkan insentif untuk konservasi atau efisiensi energi. Sisi yang dipertaruhkan adalah kecepatan adaptasi Indonesia dalam ekonomi rendah karbon; terlalu lama menyeimbangkan keduanya bisa menunda manfaat jangka panjang ekonomi hijau.
Sumber: ruangenergi.com
