Berdasarkan Global Wind Report 2026 yang dirilis Global Wind Energy Council (GWEC), China kembali memimpin penambahan kapasitas pembangkit angin global sepanjang 2025 dengan instalasi baru mencapai 120,5 gigawatt (GW) — mendorong total tambahan kapasitas dunia ke rekor tertinggi 165 GW, naik 40% dibanding 2024 yang juga merupakan tahun rekor. Pembangkit angin darat (onshore) menyumbang 155,3 GW (tumbuh 42%), sementara pembangkit lepas pantai (offshore) menambah 9,3 GW (naik 16% YoY). Total kapasitas angin terpasang dunia mencapai 1.299 GW pada akhir 2025, tersebar di 57 negara.
Sebanyak 14 negara masing-masing menambah lebih dari 1 GW kapasitas baru pada 2025: China (120,5 GW), AS (6,9 GW), India (6,3 GW), Jerman (5,7 GW), Brasil (2,3 GW), Turki (2,1 GW), Swedia (1,8 GW), Spanyol (1,6 GW), Arab Saudi (1,5 GW), Prancis (1,4 GW), Inggris (1,3 GW), Australia (1,2 GW), Cile (1,2 GW), dan Finlandia (1,0 GW). Lima negara teratas menyumbang 86% total penambahan kapasitas global, dan kawasan Asia-Pasifik menguasai pangsa pasar global sebesar 80%. India khususnya mencatat pertumbuhan 86% — dari 3,4 GW (2024) menjadi 6,3 GW (2025).
Salah satu sorotan terbesar laporan GWEC adalah proyek wind farm Dawadmi berkapasitas 1.500 MW di Arab Saudi yang mencatatkan rekor dunia sebagai proyek angin dengan biaya terendah — pada 1,33803 sen USD per kWh (bukan USD 1,338 sebagaimana tertulis di rilis Bisnis.com asli — ini kekeliruan satuan yang penting dikoreksi). Kawasan Timur Tengah diproyeksikan menambah lebih dari 18 GW kapasitas angin darat sepanjang 2026–2030, didukung pembangunan fasilitas manufaktur di Arab Saudi dan Oman. Satu-satunya kawasan yang melambat adalah Amerika Latin dan Karibia.
Lima Hal yang Tidak Disebut dalam Rilis — Termasuk Bahwa Indonesia Tidak Ada di Daftar
Berita ini datang dari Indonesia, ditulis oleh wartawan Indonesia, untuk pembaca Indonesia. Tapi yang paling menarik dari berita ini adalah apa yang tidak disebutkan: dalam daftar 14 negara yang menambah lebih dari 1 GW kapasitas angin pada 2025, Indonesia tidak ada. Bukan di posisi 15, 20, atau 30 — Indonesia tidak masuk radar. Editorial ini akan menggali apa artinya itu, dan empat hal lain yang luput.
Pertama, mari hadapkan angka China dengan angka Indonesia. Total kapasitas pembangkit angin terpasang Indonesia hingga 2026: sekitar 154 MW, terdiri dari PLTB Sidrap 75 MW (Sulawesi Selatan, COD 2018) dan PLTB Tolo 72 MW (Jeneponto, COD 2019), ditambah beberapa instalasi kecil. Total di bawah 0,2 GW. China menambah 120,5 GW dalam satu tahun saja. Bila dibandingkan: kapasitas yang China tambahkan dalam 2025 saja sama dengan 782 kali lipat total kapasitas angin terpasang Indonesia hingga sekarang. Atau dengan cara lain: Indonesia perlu 782 tahun mengulang capaian Sidrap+Tolo untuk menyamai apa yang China bangun dalam 12 bulan terakhir. Dan kita belum membicarakan kumulatif. China kemungkinan sudah mempunyai kapasitas angin terpasang lebih dari 500 GW. Indonesia 0,154 GW. Itu rasio 3.246:1.
Kedua, klaim “potensi 154,9 GW” Indonesia menjadi semakin sulit dipertahankan. Menurut Outlook Energi Indonesia 2022 yang dirilis Dewan Energi Nasional (DEN), Indonesia memiliki potensi energi angin mencapai 154,9 GW — atau hampir setara dengan apa yang China tambahkan dalam 12 bulan. Kementerian ESDM menyebut wilayah Sidrap dan Jeneponto sendiri berpotensi lebih dari 200 MW. Tapi data realisasi memberi gambaran berbeda: dari 154,9 GW potensi, Indonesia baru memanfaatkan 0,1% dalam 8 tahun terakhir sejak Sidrap COD. Pemerintah menargetkan 5 GW PLTB pada 2030 — itu berarti perlu menambah 4,85 GW dalam 4 tahun, atau 1,2 GW per tahun rata-rata. Realisasi historis: rata-rata kurang dari 0,02 GW per tahun selama 8 tahun terakhir. Jurang antara target dan realisasi adalah 60 kali lipat. Klaim “potensi besar” yang berulang dalam paparan kebijakan energi Indonesia, bila tidak diikuti perubahan struktural, semakin terasa retoris.
Ketiga, soal “biaya angin terendah dunia” — Bisnis.com keliru di satuan, dan koreksi ini penting. Rilis Bisnis.com menulis: “wind farm Dawadmi berkapasitas 1.500 MW di Arab Saudi mencatatkan rekor dunia sebagai proyek angin dengan biaya terendah, yakni US$ 1,338 per kilowatt hour.” Angka USD 1,338 per kWh akan membuat Dawadmi bukan terendah, melainkan sangat tinggi — sekitar 12 kali lipat tarif PLN normal. Yang sebenarnya: berdasarkan rilis resmi Saudi Power Procurement Company (SPPC), Kementerian Energi Saudi, OilPrice, reNews, dan WindTech International — LCOE Dawadmi adalah 1,33803 sen USD per kWh (atau 0,01338 USD/kWh). Bisnis.com keliru menempatkan titik desimal — selisih 100 kali lipat. Mengapa koreksi ini penting? Karena bandingkan dengan PLTB Sidrap Indonesia: PPA-nya tertulis 11 sen USD per kWh (Republika, 2018). Artinya, biaya listrik angin Indonesia adalah 8,2 kali lebih mahal daripada Dawadmi yang baru selesai. Dan Dawadmi sendiri hanya ekspresi terbaru dari tren menurun harga angin global yang dipimpin manufaktur Tiongkok dan Korea. Indonesia membangun PLTB pertamanya pada tarif yang sudah tidak kompetitif sejak hari pertama, dan tidak punya proyek baru sejak 2019 untuk menurunkan tarif itu.
Keempat, paradoks dominasi China — bahkan ketika Indonesia memilih bukan-China. PLTB Sidrap menggunakan turbin Gamesa dari Spanyol; PLTB Tolo menggunakan turbin Siemens dari Jerman. Indonesia secara sengaja memilih bukan-China untuk dua PLTB-nya. Tapi inilah ironi yang lebih besar: Dawadmi 1.500 MW Arab Saudi yang mencetak rekor dunia juga dilaporkan menggunakan turbin Ming Yang dari China sebagai pengembang utama. Ming Yang dan Goldwind bersama-sama memegang lebih dari 50% pasar turbin angin global pada 2025. Vestas (Denmark), Siemens-Gamesa (Jerman-Spanyol), dan GE Wind (AS) semakin terpinggirkan dalam pangsa pasar. Indonesia yang menghindari turbin China untuk Sidrap dan Tolo membayar premium yang signifikan. Pertanyaan yang relevan untuk Indonesia ke depan: apakah Indonesia siap secara politis mengimpor turbin China untuk PLTB skala besar berikutnya — yang harganya mungkin separuh dari turbin Eropa-AS — atau apakah politik geopolitik akan terus menambahkan biaya pada transisi energi domestik?
Kelima, kasus India: bukti bahwa Asia bukan-China bisa percepat angin. GWEC menyebut India tumbuh 86% — dari 3,4 GW (2024) ke 6,3 GW (2025) — menggeser Jerman dari posisi ketiga global. India bukan China. India bukan negara industri maju. India menghadapi banyak tantangan struktural yang mirip dengan Indonesia: lahan, pembebasan tanah, tata kelola tegangan tinggi, kapasitas pelaksanaan PPA. Tapi India melakukan tiga hal struktural yang Indonesia belum lakukan: pertama, standardisasi PPA untuk EBT yang mengurangi waktu negosiasi dengan utility (NTPC, NHPC); kedua, lelang transparan dengan reverse auction yang menurunkan harga; ketiga, target 500 GW non-fosil 2030 yang kuantitatif dan dilekatkan pada KPI lembaga. Indonesia masih dalam fase mendiskusikan power wheeling, RUU EBT yang 6 tahun mandek, dan PPA yang dinegosiasikan satu-per-satu antara IPP dan PLN. Bukti dari India menunjukkan: jurang antara potensi 154,9 GW dan realisasi 0,154 GW Indonesia bukan masalah teknis — ia adalah masalah kelembagaan dan regulasi.
Yang sebenarnya layak dipikirkan dari laporan GWEC ini adalah pertanyaan yang sangat tidak nyaman: mengapa wartawan Bisnis.com menulis berita tentang China memimpin ekspansi global tanpa sekali pun menyinggung bahwa Indonesia tidak ada di daftar 14 negara dengan lebih dari 1 GW penambahan? Itu sebenarnya angle yang lebih menarik dari sekadar mengulang angka GWEC. Bila berita ini ditulis untuk pembaca Indonesia, pertanyaan paling relevan adalah: kita di mana di peta global ini, dan mengapa kita di sana? Tidak ada yang menyalahkan wartawan secara individual — pola ini umum di media Indonesia: melaporkan tren global tanpa konteks domestik yang jelas, sehingga pembaca mendapat informasi yang tidak terhubung dengan keputusan kebijakan yang harus diambil pemerintah dan bisnis di sini.
Bagi pembaca pelaku industri energi terbarukan Indonesia — IPP yang sedang mengejar PPA, perbankan hijau, asosiasi pengembang — laporan GWEC 2026 sebenarnya mengirim sinyal yang jelas: biaya angin global terus turun ke level yang membuat semua pembangkit berbahan bakar fosil tidak kompetitif, manufaktur turbin global terkonsentrasi di Asia (China + Korea + India), dan negara yang tidak masuk pasar dalam 2-3 tahun ke depan akan ketinggalan rantai pasok global yang sedang terbentuk. Indonesia yang punya potensi 154,9 GW namun realisasi 0,154 GW saat ini menghadapi pilihan: ikut menjadi peserta pasar dengan reformasi regulasi yang serius, atau menjadi pengamat permanen sambil menyimpan cadangan angin yang tidak pernah dikomersialisasikan. Pilihan kedua bukan hipotesis — itu trayektori yang sudah berjalan selama 8 tahun terakhir.
Sumber: Bisnis.com (22 April 2026); data primer dari Global Wind Energy Council Global Wind Report 2026; koreksi LCOE Dawadmi (1,33803 sen USD per kWh) dari rilis resmi Saudi Power Procurement Company dan Kementerian Energi Saudi Arabia (28 Oktober 2025); data PLTB Indonesia dari Kementerian ESDM, Katadata, dan Outlook Energi Indonesia 2022 (DEN); konteks pengembang Dawadmi (Ming Yang) dari EnergiesMedia.
