PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk merilis serangkaian pencapaian energi terbarukan pada peringatan Hari Bumi 2025, termasuk akumulasi konsumsi listrik hijau 126.448,20 Gigajoule sepanjang 2021–2024 dan pembelian Renewable Energy Certificate (REC) untuk 69 Point of Presence pada 2025. Namun di balik narasi tersebut, ada satu kenyataan struktural yang membatasi klaim ini: bauran energi listrik Indonesia hingga 2024 masih didominasi batu bara hingga 68,2 persen, sehingga sebagian besar “kehijauan” perusahaan digital seperti Telkom sebenarnya bersifat akuntansi, bukan fisik.
Rilis bertanggal 22 April 2025 dari kantor pusat Telkom di Jakarta itu disusun mengangkat tema Hari Bumi Internasional 2025, “Our Power, Our Planet”, yang menyerukan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan tiga kali lipat pada 2030. Telkom memposisikan diri sebagai bagian dari solusi melalui program ESG GoZero% — Sustainability Action by Telkom Indonesia, dengan tiga pilar: Save Our Planet, Empower Our People, dan Elevate Our Business.
Lima inisiatif energi yang disorot perusahaan dalam Sustainability Report 2024 (dirilis 21 April 2025) adalah pemasangan panel surya di BTS, PoP, dan data center; transisi ke 587 kendaraan listrik dengan dukungan 33 lokasi charging station; pembelian REC dari PLN untuk 69 PoP; alokasi Rp57 miliar pada 2024 untuk peremajaan peralatan ramah lingkungan seperti lampu LED, refrigeran, baterai, dan monitor; serta inisiatif Green Data Center yang memaksimalkan pencahayaan alami dan sistem pendingin hemat energi. Telkom juga menanam 62.250 pohon mangrove dan 896 terumbu karang sepanjang 2024, mengalokasikan Rp144,8 miliar untuk pemberdayaan 21.500 UMK, serta menyalurkan 313 unit perangkat elektronik daur ulang ke 89 lembaga.
Konteks yang penting tetapi tidak muncul di rilis: data Kementerian ESDM menunjukkan pada 2024 produksi listrik nasional dari batu bara mencapai 68,2 persen dari total 408,4 TWh, sementara EBT hanya 12,9 persen. Bauran EBT nasional pada 2025 baru tercatat 15,75 persen — naik tipis 1,1 persen dari 14,65 persen pada 2024 — dan meleset jauh dari target 23 persen yang dipatok pemerintah untuk 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan mengakui pada konferensi pers 8 Januari 2026 bahwa persentase EBT tidak melonjak drastis karena pemerintah menambah 7 GW kapasitas pembangkit gas dan batu bara secara bersamaan untuk menjaga keandalan pasokan.
“Kami percaya bahwa transisi menuju energi bersih bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza dalam rilis tersebut.
Pernyataan itu beririsan dengan sebuah dilema teknis yang jarang dibahas publik: REC adalah instrumen sertifikat yang memungkinkan perusahaan mengklaim konsumsi listriknya berasal dari sumber terbarukan, meski elektron yang mengalir secara fisik di kabel tetap berasal dari grid PLN yang mayoritas batu bara. Mekanisme ini sah dan diakui secara internasional, tetapi tidak mengubah komposisi pembangkit yang menyalurkan listrik ke fasilitas Telkom. Dengan kata lain, REC menggeser akuntansi karbon, bukan fisika pembangkitnya. Selain itu, panel surya di BTS dan PoP — meski jumlahnya bertambah — hanya akan benar-benar menggantikan fosil jika kapasitasnya cukup besar relatif terhadap total beban; angka 126.448,20 GJ kumulatif selama empat tahun perlu diletakkan di samping konsumsi listrik tahunan TelkomGroup yang berada di skala jauh lebih besar untuk dinilai signifikansinya.
Implikasinya ada dua. Pertama, bagi Telkom dan BUMN digital lain, transisi energi sejati akan sangat ditentukan oleh percepatan RUPTL 2025–2034 milik PLN — yang mengalokasikan 76 persen dari 69,5 GW tambahan kapasitas pembangkit untuk EBT dan storage, termasuk 17,1 GW PLTS dan 11,7 GW PLTA. Tanpa eksekusi RUPTL ini, klaim “infrastruktur hijau” perusahaan digital akan terus bergantung pada sertifikat. Kedua, bagi publik dan investor ESG, klaim sustainability korporasi perlu dibaca dengan dua lensa: berapa konsumsi listrik aktual dari panel surya on-site (additionality), dan berapa yang berasal dari REC (offset akuntansi). Keduanya berbeda secara material untuk dampak iklim.
Catatan akurasi: tulisan ini dibangun dari rilis resmi Telkom yang berfungsi sebagai komunikasi korporat — bukan jurnalistik independen. Data bauran energi nasional, RUPTL, dan struktur REC ditambahkan dari sumber Kementerian ESDM, PLN, dan media ekonomi untuk memberikan konteks yang tidak muncul di rilis aslinya. Pencapaian Telkom nyata dan layak diapresiasi, tetapi konteks struktural ini penting agar tidak terjadi greenwashing yang tidak disengaja, baik oleh perusahaan maupun pembacanya.
Sumber: Telkom
