Berdasarkan laporan terbaru dari think tank energi Ember, pembangkit listrik berbahan bakar fosil di kawasan Asia turun 0,9% pada 2025 — koreksi tahunan terbesar di kawasan pada abad ini. Lonjakan pembangkit listrik tenaga surya dan angin memenuhi hampir seluruh pertumbuhan listrik di Asia (kontribusi 94%), bahkan melampaui kenaikan permintaan energi agregat. Di tingkat global, surya dan angin memenuhi 99% pertumbuhan permintaan listrik, mendorong penurunan pembangkit fosil dunia sebesar 0,2%.
Asia menjadi motor utama tren ini, terutama China dan India. Pembangkit fosil China turun 56 TWh (0,9% YoY), sementara India turun 52 TWh (3,3% YoY) — pertama kalinya kedua negara mencatatkan penurunan secara bersamaan. Bauran tenaga angin dan surya mencapai 17% dari total pembangkitan listrik di Asia pada 2025, sejajar dengan rata-rata global. Pertumbuhan PLTS global tercepat dalam delapan tahun (30%), sementara di Asia tumbuh 36% — laju tahunan tercepat sejak 2018.
PLTS di Asia menghasilkan 1.623 TWh atau 10% dari total listrik kawasan — hampir empat kali lipat sejak 2020. Negara dengan pangsa PLTS tertinggi di Asia: Pakistan (19%) dan Sri Lanka (16%). Pakistan tumbuh 84% pada 2025 menjadi 37 TWh, kini menjadi produsen PLTS ke-12 dunia, melampaui Prancis dan Belanda. Thailand tumbuh 72% menjadi 9 TWh dan menyumbang 5% bauran listriknya. Aditya Lolla dari Ember menyebut tenaga surya sebagai “pendorong utama perubahan sistem kelistrikan global”, sementara Dr. Dinita Setyawati menekankan investasi infrastruktur jaringan akan sangat penting untuk mempercepat transisi.
Berita ini ditulis untuk pembaca Indonesia, oleh wartawan Indonesia, dengan data Asia. Tapi nama “Indonesia” tidak muncul sekali pun dalam berita itu. Bukan di daftar pertumbuhan tertinggi, bukan di daftar pangsa PLTS terbesar, bukan di catatan kaki. Bahkan Pakistan, Sri Lanka, dan Thailand disebut sebagai bintang Asia — tapi Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar Asia Tenggara dan potensi PLTS 207 GW, tidak disebut. Ini bukan kelalaian wartawan Bisnis.com. Ini cerminan bahwa Indonesia memang tidak ada di radar pelaporan Ember sebagai motor transisi Asia — dan itu cerita yang seharusnya menjadi headline.
Pertama, mari letakkan angka China dan India di samping angka Indonesia tahun yang sama. Asia turun pembangkit fosilnya 0,9% pada 2025 — Indonesia menambah 3,2 GW PLTU batu bara baru di tahun yang sama yang mencapai Commercial Operation Date (COD), menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu. Asia tumbuh PLTS 36% pada 2025; PLTS Indonesia tumbuh dari sekitar 0,9 GW (2024) ke 1,49 GW (2025) — pertumbuhan absolut hanya 0,6 GW, atau sekitar 0,037% dari pertumbuhan PLTS Asia. Ketika rata-rata Asia bergerak meninggalkan batu bara, Indonesia bergerak ke arah yang berlawanan. Bukan stagnasi — arah yang berlawanan. Itu bukan pernyataan ideologis; itu deskripsi kuantitatif berdasarkan data Kementerian ESDM.
Kedua, kasus Pakistan menampar narasi “Indonesia sulit karena negara berkembang.” Pakistan adalah negara dengan PDB per kapita lebih rendah dari Indonesia, ekonomi yang sedang krisis, struktur regulasi yang lebih kacau, dan jaringan listrik yang lebih lemah. Tapi pada 2025, Pakistan tumbuh 84% PLTS menjadi 37 TWh, dengan pangsa 19% bauran listrik nasional. Indonesia? Pangsa PLTS dalam bauran listrik kurang dari 1%. Pakistan menjadi produsen PLTS terbesar ke-12 dunia. Indonesia kemungkinan tidak masuk 30 besar. Apa bedanya? Pakistan tidak punya regulasi yang lebih bagus, tidak punya tarif listrik yang lebih ramah investasi, tidak punya geografi matahari yang lebih baik dari Indonesia. Yang Pakistan punya: harga listrik PLN-nya yang naik membuat warga dan pelaku usaha membeli sendiri panel surya untuk konsumsi sendiri, terutama dari China (Longi, Trina, Jinko) yang harganya sudah jatuh ke USD 0,10 per Wp pada 2025. Akibatnya: pertumbuhan PLTS Pakistan adalah pertumbuhan bottom-up — bukan top-down dari kementerian energi. Indonesia justru menempuh jalan sebaliknya: top-down dari ESDM, yang lambat, sambil menghapus skema net metering PLTS Atap pada Februari 2024 — yang mendisinsentifkan adopsi rumah tangga. Pakistan tidak menarik PLTS dari atas. Indonesia mendorong dari atas sambil menarik dari bawah. Hasilnya: Pakistan 84%, Indonesia 0,037% pertumbuhan absolut.
Ketiga, soal kalimat Dinita Setyawati yang luput diuraikan. Dr. Dinita Setyawati, Analis Energi Senior Ember untuk Asia, menyebut: “investasi untuk memperkuat infrastruktur jaringan akan sangat penting untuk mempercepat transisi.” Kalimat ini, di rilis Bisnis.com, berdiri sendiri tanpa konteks. Tapi bagi pembaca Indonesia, ini sebenarnya kunci paling penting. Indonesia memiliki potensi PLTS 207 GW, potensi angin 154 GW, potensi panas bumi 24 GW, total potensi EBT lebih dari 3.000 GW menurut IESR. Tapi sebagian besar potensi ini ada di Sulawesi, NTT, Papua, Sumatera bagian Selatan — sementara permintaan listrik puncak ada di Jawa. Untuk memindahkan listrik dari potensi terbaik ke pasar terbesar, Indonesia membutuhkan transmisi tegangan tinggi antar-pulau yang belum dibangun. Proyek transmisi Jawa-Sumatera, yang dibahas dalam pertemuan AZEC-EGM ke-9 antara Indonesia dan Jepang pada Februari 2026, masih dalam tahap survei teknis dan bisnis. Indonesia akan punya proyek ini dalam 5-7 tahun kalau lancar. Sampai itu terjadi, EBT yang dibangun akan terkonsentrasi di pasar Jawa yang sudah oversupply listrik, sementara potensi terbaik di luar Jawa tidak bisa dimonetisasi. Kalimat Dinita yang berdiri sendiri itu sebenarnya menjelaskan kenapa Indonesia tertinggal: Pakistan tidak butuh transmisi antar-provinsi karena PLTS-nya didistribusikan; Indonesia butuh transmisi besar karena potensi EBT-nya geografis terkonsentrasi.
Keempat, paradoks “kapasitas terpasang vs produksi listrik.” Berita Bisnis.com menyebut Pakistan dan Sri Lanka sebagai pemimpin pangsa PLTS dalam bauran, tapi tidak menjelaskan distinksi penting: kapasitas terpasang ≠ produksi listrik. Indonesia mengklaim total kapasitas EBT 15,63 GW per Desember 2025 (data ESDM) — sekilas terlihat besar. Tapi produksi listrik EBT Indonesia 2025 hanya 61 TWh dari target tahunan 89 TWh — hanya 14,4% dari total bauran, jauh di bawah target 15,9%. Mengapa? Karena dari 15,63 GW EBT terpasang Indonesia, hidro 7,59 GW dan bioenergi 3,15 GW mendominasi — ini kapasitas lama yang COD bertahun lalu. PLTS Indonesia baru 1,49 GW, dan sebagian besarnya adalah PLTS Atap industri/komersial yang produksinya kapasitas faktor rendah (15-18%) dibanding PLTS skala utilitas dengan pelacak matahari (25-30%). Artinya: Indonesia mengakumulasi MW di laporan, tapi tidak menambah TWh signifikan. Ini sebuah ironi metrik: Indonesia bermain capacity counting, sementara Asia bermain electricity production. Yang menentukan mitigasi karbon dan substitusi PLTU bukan MW — ia adalah TWh yang mengganti TWh fosil.
Kelima, mengapa berita ini seharusnya membuat investor IPP energi terbarukan Indonesia khawatir. Pelaku usaha EBT Indonesia menghadapi struktur insentif yang ironis: di saat biaya panel surya China jatuh 50%+ dalam 2 tahun terakhir, pemerintah Indonesia justru belum menyelesaikan RUU EBT yang telah mandek 6 tahun, menghapus net metering yang merugikan rumah tangga, dan meneruskan tambahan 1,4 GW PLTU batu bara baru dalam RUPTL 2025-2034. Bagi pelaku usaha PLTS skala utilitas yang sudah berinvestasi di Indonesia, ini adalah pasar yang harga inputnya turun (panel) tapi pasarnya tidak terbuka (PLN tidak menyerap). Bagi investor asing yang melihat tren Asia, mereka melihat: Pakistan tumbuh 84%, Thailand 72%, India sebagai motor regional, China memimpin global. Indonesia? Pasar yang potensinya luar biasa tapi struktur kebijakannya terus mengirim sinyal yang berlawanan dengan tren regional. Konsekuensi langsung: investor PLTS yang akan menempatkan modal di Asia Tenggara dalam 3-5 tahun ke depan akan memilih Vietnam, Thailand, Filipina, dan India — bukan Indonesia. Indonesia akan menjadi pasar yang dibahas dalam forum tapi jarang menjadi pasar yang executed.
Yang sebenarnya perlu disampaikan dari laporan Ember ini — yang luput dari rilis Bisnis.com — adalah pengingat bahwa Indonesia adalah anomali Asia di tahun penting transisi energi. Asia turun fosilnya, Indonesia menambah fosil. Asia tumbuh PLTS 36%, Indonesia tumbuh 0,037% dari total Asia. Pakistan unggul karena pasar mencari sendiri, Indonesia tertinggal karena pasar dihambat oleh kebijakan. Pertanyaan yang paling layak diajukan setelah membaca laporan ini bukan “bagaimana Asia berkembang?” — tapi: mengapa Indonesia menjadi negara Asia yang justru memperdalam ketergantungan fosil di tahun ketika tetangga-tetangganya berhasil keluar dari ketergantungan itu? Jawabannya kompleks: ekonomi politik batu bara, kepentingan IPP swasta, ketergantungan PLN pada take-or-pay contracts dari PLTU lama, defisit jaringan transmisi, fragmentasi regulasi antar-lembaga. Tapi semua jawaban itu tidak akan muncul kalau pertanyaannya tidak diajukan. Dan pertanyaan itu tidak diajukan karena rilis seperti ini, betapapun akurat, menyajikan tren regional tanpa menempatkan Indonesia di dalamnya.
Bagi pembaca Bisnis.com — pelaku industri, perbankan hijau, investor — laporan Ember 2025 adalah pengingat bahwa kereta transisi energi Asia sedang berjalan. China sudah menjadi lokomotif, India sudah menjadi gerbong kedua, Pakistan dan Thailand sudah mengikat tiket di gerbong ekonomi. Indonesia masih berdiri di stasiun memikirkan apakah perlu naik atau tidak — sambil memesan tiket lebih banyak untuk kereta lama yang sudah dibatalkan.
Sumber: Bisnis.com (21 April 2026); data primer dari Ember Climate Asia Electricity Review 2026; statistik kelistrikan Indonesia dari Kementerian ESDM (Januari 2026, RDP Komisi XII November 2025); analisis kontradiksi RUPTL 2025-2034 dari IESR Indonesia Energy Transition Outlook 2026 dan CNN Indonesia (Mei 2025); data tambahan PLTU 3,2 GW dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM via CNBC Indonesia.
